dibawah ini adalah lampiran spp-gup isi yang bersumber dari dana phln, kecuali. penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran di lingkungan kementerian pekerjaan umum . dibawah ini adalah lampiran spp-gup isi yang bersumber dari dana phln, kecuali

05/2012) 4. 000. Bendahara Pengeluaran SKPD dapat melimpahkan sebagian uang. Diketahui pagu dana klasifikasi belanja PNBP yang dapat dikeluarkan dengan UP suatu kantor/satker berjumlah Rp600. SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat pembuat komitmen yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara. Dana Operasional b. Pejabat yang menandatangani SPP-GUP Isi yang bersumber dari dana PHLN adalah. Tombol Rekap PPK digunakan oleh PPK Konsolidator untuk membantu melihat data-data PPK yang telah mengirimkan data PPDH nya. Pelaksanaan. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat. 9. a. Rekening Khusus yang selanjutnya disingkat Reksus adalah rekening Pemerintah yang dibuka Menteri Keuangan pada Bank Indonesia atau Bank yang ditunjuk untuk menampung dan menyalurkan dana PHLN dan dapat dipulihkan saldonya (revolving) setelah Pengajuan SPM GUP, PTUP, & NIHIL. Di bawah ini kelengkapan SPP-GUP Isi yang harus dilampirkan sebelum diajukan ke penguji tagihan/penerbit SPM adalah. 20 Tahun 1997 menjelaskan bahwa PNBP merupakan seluruh penerimaan atau pendapatan Pemerintah Pusat yang bukan bersumber dari penerimaan pajak. 16. 17. 05/2017. Bacalah isi setiap materi modul dengan teliti. . 3. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. Dana Pengelolaan Kas c. Dokumen/lampiran SPP-GUP nihil sama dengan SPP-GUP (revolving) KEMENTERIAN KEUANGAN RI DEFINISI 'PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari Diketahui UP suatu kantor/satker berjumlah Rp100 juta, maka pernyataan dibawah ini yang benar adalah. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah dokumen yang diterbitkan/digunakan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK. level good sebanyak 14 kriteria yang terdiri dari 5 (lima) kriteriaLetter of Credit yang selanjutnya disingkat SPP -L/C adalah dokumen yang ditandatangani oleh KPA Hibah sebagai dasar bagi KPPN yang ditunjuk untuk menerbitkan Surat Kuasa Pembebanan atas penakan PHLN melalui mekanisme Letter of Credit. 999. a. Pengajuan Pengesahan SP3HL-BJS dan MPHL-BJS ke KPPN. Rupiah Murni. Pengalokasian anggaran kegiatan yang bersumber dari dana PHLN secara umum mengacu PP No. SPP-GUP (revolving) disampaikan sebelum 1 bulan sejak UP diterima. Rp 200 juta 4. Secara umum,. sebagai pertanggungjawaban penggunaan dana. penyediaan uang persediaan (UP) untuk DIPA yang bersumber dari dana PHLN, juga mengikuti ketentuan yang diatur sebagai berikut: Rp50. 000. Dispensasi UP d. BPP d. Persediaan Nihil yang selanjutnya disebut SPP-GUP Nihil adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi pertanggungjawaban UP. Peraturan Dirjen Perbendaharaan ini berfungsi. SPM-LS Non Belanja Pegawai. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan/digunakan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan. Pengadilan Agama b. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang berisi permintaan pem bayaran tagihan kepada Negara. a. Sumber Sumber penerimaan negara dalam negeri: Sumber Sumber Penerimaan Negara pada klasifikasi pertama dalam postur APBN akan berisi pendapatan dalam negeri. Rincian RPD 2. 100. selanjutnya disebut SPP-GUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi pertanggungjawaban dan permintaan kembali. Persetujuan atas kenaikan/perubahan proporsi UP-KKP diberikan dengan pertimbangan : Kebutuhan penggunaan UP-KKP dalam 1 bulan, melampaui besaran UP-KKP, dan. q. 190/PMK. Jenis SPM adalah UP/ GUP/TUP/ PTUP dan LS Non Gaji; a. PP 8 tahun 2016 tentang 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. SPM-GUP Nihil adalah surat perintah membayar penggantian uang persediaan nihil yang diterbitkan oleh PPSPM sebagai pertanggungjawaban UP dengan membebani DIPA. 4% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran. Untuk UP KKP maka diterbitkan SPM GUP KKP : Pertanggungjawaban atas UP KKP tidak menunggu batas minimum. 02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap berupa pergeseran anggaran antar-Program kecuali dalam rangka pemenuhan Belanja Operasional; Revisi. 1. 10. 3. memiliki kualifikasi usaha. Sebagaimana disebutkan pula dalam UU 36/2008, subjek yang termasuk dalam PPh Pasal 24 adalah Wajib Pajak dalam negeri yang terutang pajak atas seluruh penghasilan—termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Selanjutnya DJA mengajukan Aplikasi Penarikan Dana (APD) kepada pemberi pinjaman/hibah dengan dilampiri SPM-PP. (2) PPSPM menyampaikan SPM-UP/TUP/PTUP/GUP/GUP Nihil/LS beserta ADK SPM kepada KPPN dengan dilampiri: a. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. Copy SPM dan SP2D sebelum koreksi; 3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. 2. SPM-GUP adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh PPSPM dengan membebani DIPA, yang dananya dipergunakan untuk menggantikan uang persediaan yang telah dipakai. 224/PMK. 000. Play this game to review Other. 21. 825115 b. Backlog atas PHLN adalah penggunaan Dana Talangan PemerintahPeraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK. 14. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah oleh Permendagri No. TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, PENYALURAN, DAN. Download PDF. Bendahara Pengeluaran c. menguraikan indikator kinerja pelaksaaan anggaran. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara. Dalam rangka pengesahan pendapatan Hibah yang bersumber dari Hibah langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga, PA/KPA menerbitkan SP3HL-BJS (Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung bentuk Barang/Jasa/Surat. Peraturan Dirjen Perbendaharaan dikirim kepada KPPN di daerah yang akan melaksanakan. 07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2021 oleh Menkeu Sri Mulyani Indrawati. Surat permintaan pembayaran untuk pertanggungjawab TUP adalah…. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah. SPP-GUP minimal sebesar Rp50 000 . Sumber dana ini merupakan sumber dana dari modal sendiri. Uraian SPM :. a. Pengajuan UP Normal untuk DIPA yang bersumber dari PHLN dilaksanakan oleh…. RPD Harian tingkat KPPN; b. Beban APBN dan. Wawan yang merupakan eks Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara (Sulselbartra) tersebut diperiksa terkait kasus. Perhitungan UP Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang bersumber dari dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah sumber dana DIPA yang berasal dari setoran PNBP kepada kas negara, yang dilakukan oleh satuan kerja K/L yang mempunyai PNBP dan mendapatkan izin dari Menteri Keuanang sebagai pengelola PNBP. Perbendaharaan c. Surat permintaan koreksi tersebut wajib dilampirkan dengan: 1. Pelaksanaan pembayaran tagihan dilakukan dengan. SPP GUP Nihil c. 000. . Salinan Rekening Koran yang menunjukkan saldo rekening untuk bulan berkenaan; 2. 5. 1. dibentuk selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak undang-undang ini diundangkan. 000. 524111 d. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah dokumen yang diterbitkan/digunakan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan. seluruh dana harus habis dalam waktu satu tahun anggaran 6. 2). SPP-GUP (revolving) juga berfungsi sebagai SPJ. Pembayaran yang diminta diisi dengan jumlah dana yang diminta untuk dicairkan lewat penerbitan SPP. Sehingga, dana UP/TUP tersebut harus disetor kembali ke Rek Kas Negara. (satu) bulan selama 1 (satu) tahun; dan. Berikut adalah lampiran yang digunakan untuk pengajuan SPP UP yang bersumber dari PNBP yang tidak terpusat : answer choices. Pembayaran sekaligus lunas kepada Pihak Ketiga senilai di bawah 50 juta rupiah. 825114 Apabila SPP-GUP nihil tidak diajukan, maka Bendahara Pengeluaran dianggap masih menyimpan dana UP/TUP. perhitungan kebutuhan penggunaan UP dalam 1 (satu) bulan melampaui besaran. 22. 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah. 25. KPA/PPK b. Keppres No. Dana Pengelolaan Kas c. Laporan Keuangan: Pengertian, Fungsi, Jenis, Format. PPSPM mengajukan SPM kepada KPPN beserta Arsip Data Komputer (ADK SPM) dengan dilampiri dokumen pendukung. 2020 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN PUSDIKLAT ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN Hak Cipta ©Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. (ADD) didasarkan atas prinsip-prinsip berikut ini: a. 3. Pasal 14 (1) 1. 40 Juta Rp. Pembayaran sekaligus lunas kepada Pihak Ketiga yang menggunakan Kuitansi/Nota Pesanan/Faktur. Modul Uang Persediaan 2018 V1 SDH Di Isi Cek. 000,00 yang lebih optimal tentunya akan dicapai jika peserta pelatihan adalah pegawai yang sudah menjadi atau menjalankan fungsi sebagai bendahara pengeluaran, pemegang uang muka, bendahara pengeluaran pembantu. 000 rupiah) untuk pagu jenis belanja (sembilan ratus juta rupiah); yang bisa dibayarkan melalui UP Rp100. Apabila saham dalam portepel belum habis terjual, sedangkan kebutuhan dana masih perlu, maka pencariannya dapat dilakukan dengan menjual. 1 pt. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada Negara. 5. Ditetapkan di Jakarta P da tanggal 26 vember 2021 PI Direktur Jen al Badan Peradilan. Mulai awal tahun 2015, desa mendapatkan sumber anggaran baru yakni Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 2. Pengajuan Permohonan TUP kepada Kepala KPPN selaku Kuasa BUN melalui eSPM pada menu UP/TUP disertai : Surat Permohonan TUP dari KPA; Surat Pernyataan TUP dari KPA; Rincian Rencana Penggunaan TUP; ADK *. a. Dana kelolaan 2. 1. adalah…. a. ( Latihan SIKP ) 2012 PMK 190. 24. q Direktorat Pengelolaan Kas Negara atau KPPN dalam mengajukan. SPAN melalui interkoneksi BO II menginformasikan nilai SP2D ke Bank Umum Syariah. 08/2011) LAMPIRAN I - VI LAMPIRAN VII DAN VIII Dananya bersumber dari: Pinjaman Luar Negeri dan/atau Hibah yang direncanakan Dalam hal ini Hibah yang pencairannya melalui BUN/KPPN Dananya bersumber dari: Hibah Langsung Dalam hal ini Hibah yang pencairannya tidak melalui. . 3) SPP-GUP (Penggantian Uang Persediaan), terdiri: a) SPP-GUP (Penggantian Uang Persediaan) Isi Dalam pengajuan SPP-GUP Isi (yang berasal dari pertanggungjawaban UP) ini, dokumen kelengkapan adalah sebagai berikut: (1) Formulir SPP; (2) Kuitansi/tanda bukti pembayaran; (3) SPTB; (4) Fotokopi faktur pajak; (5) Fotokopi Surat Setoran Pajak. Penggantian UP (SPM-GUP) dapat dilakukan jika dana UP telah dipergunakan paling sedikit 50% ( lima puluh persen ). Daftar Rincian Permintaan Pembayaran d. Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (UP) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) UP untuk DIPA yang bersumber dari dana PNBP, merupakan SPP permintaan uang muka kerja, yang dapat diajukan pertama kali setelah satker menerima DIPA. PENGUJIAN DAN. Penggunaan UP telah mencapai 50% dari dana UP yang diterima. SPP-GUP minimal sebesar Rp50. Tentang Pemanfaatan Sumber Daya Alam. 825112. 1. UP Normal b. Dibawah ini kelengkapan SPP-UP yang harus dilampirkan sebelum Rekening Koran. Sumber Hibah : Pasal 49 : Hibah bersumber dari: a. Saldo kas tunai BP/BPP pd akhir hari kerja paling banyak Rp. 1. 14. Marked Answer : SPTB. 25. 20. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara. jasa sebagaimana dimaksud dalam poin a dan b. Describe animal. SPP yang diajukan. 000. Kepala Kantor. 000,00 29 Rp100. SPM-GUP dapat diberikan apabila dana UP telah dipergunakan paling sedikit 50% dari dana UP yang. . 99/PMK. 14. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk inencairkan dari. Pasal 16 diubah sehingga berbunyi seperti dibawah ini: Pasal 16. Lampiran Indeks 1. Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP). NOMOR 154/PMK. 5. Aplikan adalah Nasabah yang melakukan Transaksi L/C di Bank Indonesia. tentang perubahan Atas Peraturan Dirjen. Selanjutnya DJA mengajukan Aplikasi Penarikan Dana (APD) kepada pemberi.